Tugas Kedua Terapan Komputer Perbankan

 

SOAL :

1. Jasa-jasa bank merupakan kegiatan perbankan yang dilakukan oleh suatu bank untuk memperlancar aktivitas bank tersebut dan juga untuk mendapatkan keuntungan yang sering disebut fee based. Sebutkan minimal 15 keuntungan yang diperoleh dari jasa- jasa bank tersebut ?

JAWAB :

1. Keuntungan yang diperoleh dari jasa-jasa bank :

  • Biaya administrasi (administrasi kredit)
  • Biaya kirim (biaya transfer)
  • Biaya tagih (biaya kliring)
  • Biaya provisi dan komisi (jasa kredit/transfer)
  • Biaya sewa (sewa safe deposit box)
  • Biaya iuran (biaya kartu kredit)
  • Inkasso (jasa penagihan)
  • Warkat Inkasso
  • Transfer (Jasa pengiriman uang)
  • Safe deposit box (kotak penyimpanan)
  • Letter of credit (L/C) ekspor/impor
  • Travelers cheque (jasa cek wisata)
  • Warkat inkasso dengan lampiran
  • Transfer keluar

sumber : kartika.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/…/Materi+4+JasaBank.pdf

 

SOAL :

2. Jelaskan dengan lengkap yang dimaksud dengan :

  • Kiriman Uang (Transfer)
  • Kliring, lengkapi dengan mekanismenya
  • Inkaso
  • Safe Deposit Box
  • Bank Note
  • Bank Card
  • Travellers Cheque
  • Letter Of Credit, lengkapi dengan mekanismenya
  • Bank Garansi, Lengkapi dengan mekanismenya

JAWAB :

  • Transfer / kiriman uang adalah pemindahan dana antar rekening disuatu tempat ke tempat yang lain, baik untuk kepentingan nasabah (debitur/non debitur) dan atau untuk kepentingan bank itu sendiri.

Sumber: http://yusnandarmanagement.blogspot.com/2010/03/pengertian-transfer-dan-letter-of.html

  • Kliring adalah penyelesaian utang piutang antar bank-bank peserta kliring yang berbentuk surat-surat berharga.Mekanisme nya terbagi menjadi 2 :
  1. Kliring penyerahan
  2. Kliring retur

Sumber: http://tutorialkuliah.blogspot.com/2010/01/pengertian-kliring-inkaso-lc-dan-bank.html

  • Inkaso adalah layanan untuk menagih pembayaran atas surat/dokumen berharga kepada pihak ketiga ditempat/kota lain di dalam negeri. Surat atau dokumen berharga yang dapat di inkaso kan adalah wesel/draft, cek bilyet giro, kuitansi, surat promes/aksep dan hadiah undian.

Sumber: http://www.titik.org/inkaso.asp

  • Safe deposit box adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang yang kokoh, tahan bongkar, dan tahan api untuk memberikan rasa aman bagi penggunanya.

Sumber: http://www.bankmandiri.co.id/article/680323188111.asp

  • Bank note adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh bank dan merupakan alat pembayaran yang sah di suatu Negara, di Indonesia dikeluarkan oleh bank Indonesia.

Sumber : http://www.perencanakeuangan.com/files/b1.html

  • Bank card atau yang sering popular disebut dengan kartu kredit/credit card atau juga uang plastic. Kartu ini dapat dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan atau tempat-tempat hiburan. Kartu ini digunakan untuk mengambil uang tunai di ATM.

Sumber : http://wulanansori.blogspot.com/2010/02/bank-card-kartu-kredit.html

  • Travelers cheque adalah cheque yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank yang berwenang dalam bentuk pecahan tertentu untuk dipergunakan dalam perjalanan didalam maupun diluar negeri.

Sumber:  http://www.panin.co.id/content.asp?db=1&idm=a&idsm=1&id=77

  • Letter of credits adalah sebuah cara pembayaran internasional yg memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan keluar negeri (kepada pemesan)

Mekanisme nya :
Bank dari pihak importer mengkonfirmasikan dibuka nya L/C oleh importer atas nama eksportir

Eksportir menyerahkan barang dan mendapatkan bill of lading.

Eksportir menukarkan bill of lading dengan uang. Bill of lading kemudian diteruskan oleh bank kepada importer.

Importer menukarkan bill tersebut dengan barang.

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Letter_of_credit

  • Bank garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (bisa perorangan atau perusahaan), apabila pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji.

Mekaninisme Bank Garansi :
– Terjadi perundingan rencana kerja proyek
– Kontraktor mengajukan Bank Garansi pada bank
– Bank memberikan Sertifikat BG
– Sertifikat diberikan pada pemilik proyek
– Pemilik Proyek memberikan proyek pada kontraktor
– Bila kontraktor cedera jnji mka pemilik proyek dptt mencairkan sertifikat BG pd bank
– Bank penjamin akan membayar sertifikat BG pada pemilik proyek
– Bila pekerjaan diselesaikan oleh kontraktor maka sertifikat BG harus dikembalikan

Sumber : http://www.bankmandiri.co.id/article/824867670210.asp?article_id=824867670210

 

SOAL :

3. Jelaskan dengan lengkap dan jelas mengenai :

  • Simpanan Giro
  • Simpanan Tabungan
  • Simpanan Deposito

JAWAB :

3. Jelaskan dengan lengkap :

  • Simpanan Giro adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

Sumber : pksm.mercubuana.ac.id/new/elearning/…/93005-4-651793309310.doc

  • Simpanan tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang pengambilan atau penarikan nya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan syarat-syarat tertentu oleh bank penyelenggara.

Sumber : Catatan pratikum Terapan Komputer Perbankan.

  • Simpanan deposito adalah simpanan berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing dengan tingkat suku bunga yang bervariasi dan kompetitif sesuai kebutuhan investasi anda.

Sumber : http://www.panin.co.id/content.asp?db=1&idm=a&idsm=2&id=78

 

SOAL :

4. Tn. A bermaksud menyimpan uang dalam deposito on call sejumlah 60 juta rupiah, tanggal 4 agustus 2010 bunga 2% pm. Deposito on call dicairkan tanggal 22 agustus 2010. Berapa bunga yang diperoleh Tn. A ?

JAWAB :

4. Diketahui :
Besar nominal deposito : Rp. 60.000.000
Jangka waktu : 1 bulan
Periode waktu : 4 agustus 2010 – 22 agustus 2010 = 19 hari
Rumus :
Rumus bunga = besar nominal deposito * suku bunga * jumlah hari / 366
Jawab :
Bunga sehari = 60.000.000 * 10,75% * 19 hari / 366
= Rp. 334,836,0656
Dibulatkan jadi = Rp. 334,836,08
Pajak atas bunga= 2% x Rp. 334,836 = Rp. 6,696,72
Dibulatkan menjadi Rp. 6,696,8

Bunga = nominal x bunga x jangka wktu
360
= 700 ribu x 16% x 26 hari
360
= 8,088,89

 

SOAL :

5. Transaksi yang terjadi pada rekening tabungan Tn. A selama agustus 2010
Tanggal Keterangan Jumlah (Rp)
01 Agustus 2010 Saldo 700.000
07 Agustus 2010 Tarik tunai 200.000
12 Agustus 2010 Transfer masuk 600.000
19 Agustus 2010 Setor Kliring 100.000
26 Agustus 2010 Tarik tunai 1.000.000
Berapa jumlah bunga yang diperoleh Tn. A apabila bunga dihitung secara harian dan besarnya bunga 16% pa, tax 15% dan berapa saldo akhir tabungan pada bulan yang bersangkutan.

 

JAWAB :

5. Tax/pajak = [700 ribu x 16% x(100% – 15 %)x26 hari] : 365 hari
= 112000×0,05×26 = 145600 : 365 hari
Pajak yg di dapat Rp. 3.989
Saldo akhir = 700 rbu x 3% x 26
365
= 1,495,890411

Sumber : Catatan pratikum Terapan Komputer Perbankan.

Terapan Komputer Perbankan

Tugas Pertama

 

Jelaskan yang dimaksud dengan :

A. Uang

Jawab : Uang adalah suatu alat/media yang digunakan untuk transaksi jual beli. Bisa berupa logam ataupun kertas seperti yg kita ketahui sekarang.

(http://id.wikipedia.org/wiki/Uang)

 

B. Jenis – Jenis Uang

Jawab : Jenis – jenis uang yang beredar dimasyarakat dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral.

  • Uang Kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam. uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari hari.
  • Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya alat tukar yang lebih mudah, praktis dan aman. Di indonesia, bank yg berhak menciptakan uang giral adalah bank umum selain Bank Indonesia.

(http://id.wikipedia.org/wiki/Jenis-jenis_uang)

 

C. Lembaga Keuangan

Jawab : Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yg menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah.

(http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_keuangan)


D. Bank

Jawab : adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yg dikenal sebagai banknote.
Sedangkan menurut UU Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 november 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yg menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

(http://id.wikipedia.org/wiki/Bank)

E. Klasifikasi Bank

Jawab : Bank diklasifikasi berdasarkan berbagai macam perspektif, yaitu:

  • Segi fungsinya,
  • Segi kepemilikannya,
  • Segi status,
  • Segi penentuan harganya.

Berdasarkan segi fungsinya, bank diklasifikasi menjadi:

  • Bank umum (komersial + syariah): bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberi-kan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
  • BPR: bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasar-kan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan segi kepemilikannya, bank diklasifikasi menjadi:

  • Bank Pemerintah: bank yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah;
  • Bank swasta nasional: bank yang seba-gian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional Indonesia;
  • Bank koperasi: bank yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum koperasi;
  • Bank asing: bank yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh asing, baik swasta maupun pemerintah asing.
  • Bank campuran: bank yang modalnya dimiliki swasta nasional Indonesia dan asing, dan pada umumnya sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta Indonesia.

Berdasarkan segi statusnya, bank diklasifikasi menjadi :

  • Bank devisa: bank yang melaksanakan transaksi luar negeri atau transaksinya berhubungan dengan valas.
  • Bank nondevisa: bank yang tidak diperbolehkan melakukan transaksi dengan luar negeri atau berkaitan dengan valas.

Berdasarkan segi cara menentukan harga, bank diklasifikasi menjadi :

  • Bank konvensional: bank yang dalam menentukan harganya menetapkan suatu tingkat bunga tertentu, baik untuk dana yang dikumpulkan maupun disalurkan.
  • Bank syariah: bank yang penentuan harganya tidak menetapkan suatu tingkat bunga tertentu tetapi didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

(http://rizcka.blogspot.com/2010/03/manajemen-perbankan-2-klasifikasi-bank.html)

 

F. Deregulasi Perbankan Indonesia

Jawab : Deregulasi menunjuk kebijakan pemerintah mengurangi/meniadakan aturan administratif yang mengekang kebebasan gerak modal, barang, dan jasa. Dengan kebebasan gerak produksi, distribusi, dan konsumsi modal, barang, serta jasa itu, volume kegiatan bisnis bank2 diharakpan melonjak.

(http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090120214854AAvPsST)

 

G. Sumber Dana Bank

Jawab : Bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Sumbernya bisa berasal dari :

Dana Yang Bersumber Dari Bank Itu Sendiri (Internal)

  • Setoran modal dari pemegang saham
  • Cadangan-cadangan bank, yaitu cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagikan kepada pemegang saham.
  • Laba yang belum di bagi, laba yang belum dibagi merupakan laba yang memang belum di bagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.

Dana Yang Berasal Dari Masyarakat Luas (Eksternal)

  • Simpanan Giro (Demand deposit)
  • Simpanan Tabungan (Saving Deposit)
  • Simpanan Deposito (Time Deposit)
  • Simpanan Giro (Demand deposit)

Menurut UU perbankan No. 10 Tahun 1998, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Penarikan secara tunai dengan menggunakan cek sedangkan penarikan non tunai dengan menggunakan Bilyet Giro (BG).

  • Cek (Cheque) : Merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang bersangkutan (yang disebut) didalamnya atau kepada pihak pemegang cek tersebut. Jenis-jenis Cek :
  1. Cek atas nama
  2. Cek atas unjuk
  3. Cek silang
  4. Cek mundur
  5. Cek kosong
  • Bilyet Giro (BG) : merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening Giro nasabah tersebut untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya.
  • Simpanan Tabungan (Saving Deposit)Alat penarikan tabungan yaitu:
  1. Buku Tabungan
  2. Slip Penarikan
  3. Kartu ATM
  • Simpanan Deposito (Time Deposit)Menurut UU No. 10 tahun 1998, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Jenis-jenis Deposito :
  1. Deposito Berjangka ( tidak bisa di pindah tangankan)
  2. Sertifikat Deposito ( dapat diperjual belikan)
  3. Deposito On Call (jangka waktunya tidak lebih dari 1 bulan).

(http://infoperbankan.blogspot.com)

 

H. Alokasi Dana Bank

Jawab : Menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Wujud dari pengalokasian dana adalah kredit atau aset yg dianggap menguntungkan bank.

Tugas Ketiga SIA

SOAL

TUGAS I…

Beberapa orang berpendapat bahwa akuntan seharusnya memusatkan perhatian hanya pada laporan keuangan dan memberikan urusan desain serta persiapan laporan manajerial pada spesialis system informasi. Apa sajakah kelebihan dan kelemahan pendapat ini?? Sejauh manakah akuntan seharusnya terlibat dalam pembuatan laporan yang melibatkan berbagai hal di luar ukuran keuangan, yang dipergunakan untuk mengukur kinerja?? Mengapa demikian ??

TUGAS II …

Pembagian tugas secara efektif kadang-kadang tidak layak secara ekonomis pada bisnis kecil. Elemen-elemen pengendalian internal apa yang menurut anda dapat mengimbangi ancaman tersebut ?? ..

TUGAS III

Secara teoritis, suatu prosedur pengendalian perlu digunakan jika keuntungannya melebihi biayanya. Jelaskan cara memperkirakan keuntungan dan biaya dari pengendalian berikut ini:

  1. Pemisahan tugas
  2. Prosedur perlindungan data

JAWAB…

TUGAS I

Dari pendapat diatas, menurut saya kekurangannya terdapat pada, seorang akuntan juga harus bias menganalisis resiko, ataupun hal yang akan terjadi pada perusahaanya tersebut. Karena hal tersebut sangat diperlukan dalam penganalisaan dari perkembangan perusahaan ataupun peninjauan kapasitas kredit oleh bank. Seorang akuntan juga harus memiliki integritas bukan hanya dalam bidang penyusunan laporan keuangan saja dan desain dalam menyiapkan laporan manajerial perusahaan. Kebanyakan akuntan itu tertutup dari dunia luar, tetapi seharusnya seorang akuntan lebih bias menyatukan diri dengan karyawan lainnya. Hal itu dapat membantunya dalam menganalisa mengenai perkembangan keuangan dari perusahaannya.

Sebaliknya, kelebihan dari pernyataan diatas yakni, seorang akuntan dengan begitu dapat menyampaikan mengenai perkembangan ataupun kemunduran dari perusahaan tersebut. Dan seorang akuntan juga dapat membantu tugas pengawas range management dalam menganalisa kemajuan perusahaan dalam jangka waktu kedepan dengan menggunakan laporan keuangan yang Ia buat.

TUGAS II

Elemen yang dapat mengimbangi ancaman tersebut menurut saya yaitu, melakukan audit operasional atau manajemen berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara ekonomi dan efisien. Akan diperoleh pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sejak awal perusahaan tersebut berdiri.

Elemen lain yaitu dengan menilai kapasitas serta kelayakan dari penggunaan dan menjaga aset perusahaan dengan seefektif mungkin.

TUGAS III

A. Pemisahan Tugas
Keuntungan dari pengendalian ini ialah dapat menghemat waktu dan tidak tercampur dengan tugas lainnya, dimana setiap individu mempunyai tugasnya masing-masing yang harus dikerjakan sesuai dengan porsi dan kapasitasnya. Pemisahan tugas yang efektif dicapai ketika fungsi-fungsi berikut dipisahkan :
a. Otorisasi – menyetujui transaksi dan keputusan.
b. Pencatatan – mempersiapkan dokumen sumber, memelihara catatan jurnal, buku besar dan file lainnya; mempersiapkan rekonsiliasi, serta mempersiapkan laporan kinerja.

Sebuah supervisory review rinci kegiatan terkait diperlukan sebagai kegiatan kontrol kompensasi jika fungsi-fungsi ini tidak dapat dipisahkan dalam departemen yang lebih kecil.

Contoh pemisahan tugas:
• Orang yang permintaan resmi pembelian barang atau jasa tidak boleh orang yang menyetujui pembelian.
• Orang yang menyetujui pembelian barang atau jasa tidak boleh menjadi orang yang mendamaikan laporan keuangan bulanan.
• Orang yang menyetujui pembelian barang atau jasa tidak harus bisa mendapatkan hak asuh atas cek.
• Orang yang memelihara dan rekonsiliasi antara catatan akuntansi seharusnya tidak dapat memperoleh hak asuh atas cek.

B. Prosedur Perlindungan data
Prosedur perlindungan data, keuntungannya yaitu mempermudah dalam pencarian data, dimana setiap tugas atau data sudah ada pada tempatnya masing-masing dan lagi – lagi dapat menghemat waktu dan efektif dalam mengerjakan tugas – tugas yang diberikan.
Oleh karena itu, harus diambil langkah-langkah untuk menjaga baik data berupa informasi maupun fisik Dan juga dalam prosedur perlindungan data juga dapat mengefisienkan waktu dalam pencarian data oleh karena itu dapat meningkatkan kinerja.

Prosedur-prosedur menjaga data / asset pencurian, penggunaan tanpa otorisasi dan vandalisme :

• Mensupervisi dan memisahkan tugas secara efektif.
• Memelihara catatan data, termasuk informasi secara akurat
• Membatasi data secara fisik (mesin kas, lemari besi, kotak uang, dan akses terbatas ke safe deposit box kas, sekuritas, dan asset dalam bentuk surat-surat berharga).
• Melindungi catatan dan dokumen (area penyimpanan tahan api, kabinet file yang terkunci, dan alokasi pendukung diluar kantor) merupakan cara yang efektif untuk melindungi catatan dan dokumen.
• Mengendalikan lingkungan (perlengkapan komputer yang sensitive harus diletakkan dalam ruangan yang memiliki alat pendingin dan perlindungan dari api yang memadai).
• Pembatasan data ke ruang komputer, file komputer dan informasi.
• Pembatasan orang yang mau ke dalam ke ruangan yang ada data pentingnya.

Tugas kedua SIA…

Soal :

1. Pembagian tugas secara efektif kadang-kadang  tidak layak secara ekonomis pada bisnis kecil,berikan pendapat anda mengenai pernyataan tersebut…!

Jawab :

Menurut saya, pada bisnis kecil itu tidak perlu adanya pembagian tugas secara efektif. karena pada hakekatnya, bisnis kecil hanya membutuhkan pengerjaan yang secara individu saja sudah sangat ekonomis. karena pada bisnis kecil tersebut, hanya memproduksi hasil yang tidak terlalu besar seperti pada bisnis yang besar. pekerjaan yang tidak terlalu dibagi-bagi tersebut dapat menghemat efisiensi waktu, biaya, dan bahan baku.
oleh sebab itu, pada bisnis kecil tidak terlalu perlu adanya pembagian tugas. karna hal tersebut dapat digantikan dengan hal lain seperti, masing-masing pekerja bisnis tersebut dapat memperbanyak hasil produksinya. setiap pekerja telah memiliki bagian pekerjaannya. sehingga dapat mengurangi tingkat ekonomitas dalam bisnis tersebut. serta dapat membantu dalam proses pencapain target produksi.

Soal :

2. Ketika anda ke bioskop,anda membeli tiket yang sudah diberi nomor diloket atau kasir. Tiket tersebut kemudian diberikan  ke orang lain di pintu masuk bioskop? Pengendalian apa yang digunakannya untuk menghindari ketidak beraturan tersebut? Resiko dan pajanan apa yang dapat anda identifikasi.

Jawab :

Ketika dalam situasi seperti ini, pengendalian yang dapat kita lakukan supaya menghindari ketidakberaturan akibat penyerahan tiket yang dapat mengakibatkan kesalahan data ini yakni, pengendalian internal. dalam hal ini, pengendalian internal yang dapat kita lakukan yaitu dengan melakukan pengecekkan oleh pihak bioskop agar tidak menjadi penyalahgunaan dalam tiket tersebut.
Hal ini dilakukan agar mengurangi tindak penyalahgunaan tiket. dan dapat mengurangi ancaman dari luar yakni orang yang tidak memiliki identitas yang sesuai dengan data yang telah dibuat sebelumnya.

Resiko dari situasi ini dapat kita identifikasikan dengan melihat wacana yang ada. resiko yang dapat terjadi misalkan, terjadi penyalahgunaan database yang ada, terdapat ketidakjelasan sumber tiket, dan tentunya penyalahgunaan peraturan yang ada. untuk menghindari hal tersebut, hal yang dapat dilakukan yakni melakukan pemeriksaan atas data tiket tersebut. agar dapat menambah tingkat efisiensi, keakuratan, serta keamanan sesuai kebijakan yang berlaku.

Pajanan yang dapat di identifikasikan yakni, apabila terdapat kesalahan input data dan akhirnya diketahui, maka akan menimbulkan kerugian pada pihak si penginput data tiket tersebut. karena kesalahan dari pihak si pembeli, pada akhirnya dapat pula merugikan si petugas dari bioskop tersebut. bisa dikenai denda ataupun sanksi atas pekerjaannya tersebut. dengan dikuranginya gaji mereka.

Penjelasan di atas merupakan pengendalian dan identifikasi resiko serta pajanan pada kasus tersebut. pada setiap kasus, memang perlu dilakukannya identifikasi, terutama identifikasi mengenai resiko dan pajanan. hal ini dapat mengurangi terjadinya kesalahan yang akan mungkin terjadi.


Tugas laporan keuangan…

 

 

PT MAKMUR

Laporan Laba Rugi

per 31 Desember 2002

Pendapatan : 

Pendapatan Komisi                   Rp 5.700.000

Pendapatan Sewa                      Rp    180.000  +

Jumlah Pendapatan                                                                                       Rp 5.880.000

Biaya-biaya :

Biaya Perlengkapan                  Rp 3.900.000

Biaya Pemeliharaan                  Rp      80.000

Biaya Iklan                               Rp    395.000

Biaya Telepon                          Rp      50.000   +

Jumlah Biaya-biaya                                                                                      Rp 4.425.000  –

 

Laba bersih                                                                                                   Rp 1.455.000

 

PT MAKMUR

Laporan Perubahan Modal

per 31 Desember 2002

Modal Awal PT Makmur                                                                             Rp 10.000.000 

Laba Bersih                                                                                                  Rp   1.455.000+

 

Modal Akhir                                                                                                 Rp 11.455.000

 

PT MAKMUR

Neraca

per 31 Desember 2002

Aktiva 

Aktiva Lancar :

Kas                                Rp 6.200.000

Piutang Dagang             Rp 2.240.000

Perlengkapan Kantor     Rp    265.000

Bunga dibayar dimuka  Rp      50.000

Sewa dibayar dimuka    Rp  900.000  +

Total Aktiva Lancar          Rp 9.655.000

Harta Tetap :

Peralatan Kantor           Rp 6.600.000 +

 

Total Harta Tetap & Lancar Rp 16.255.000

Utang dan Modal 

Utang :

Utang Dagang            Rp 1.800.000

Utang Wesel              Rp 3.000.000  +

Total Utang                     Rp 4.800.000

Modal :

Modal PT Makmur         Rp 11.455.000 +

Total Utang & Modal         Rp 16.255.000

 

PT MAJU

Laporan Laba Rugi

per 31 Desember 2001

Pendapatan :

Pendapatan Komisi                   Rp 11.000.000

Pendapatan Bunga                    Rp    3.000.000 +

Jumlah Pendapatan                                                                                       Rp 14.000.000

Biaya-biaya :

Biaya Iklan                               Rp    1.000.000

Biaya Listrik                             Rp    2.500.000   +

Jumlah Biaya-biaya                                                                                      Rp  3.500.000  –

 

Laba bersih                                                                                                   Rp10.500.000

 

PT MAJU

Laporan Perubahan Modal

per 31 Desember 2001

Modal Awal PT Maju                                                                                Rp   6.000.000 

Laba Bersih                                                                                                Rp  10.500.000 +

Rp  16.500.000

Pengambilan Prive Maju                                                                            Rp    2.000.000 –

Modal Akhir                                                                                               Rp  14.500.000

 

PT MAJU

Neraca

per 31 Desember 2001

Aktiva 

Aktiva Lancar :

Kas                               Rp 6.000.000

Piutang                         Rp 2.000.000

Perlengkapan Kantor    Rp 3.000.000

Sewa dibayar dimuka   Rp 1.500.000  +

Total Aktiva Lancar        Rp 12.500.000

Harta Tetap :

Peralatan Kantor         Rp   4.000.000

Tanah                          Rp   5.000.000 +

 

Total Harta Tetap&Lancar Rp 21.500.000

Utang dan Modal 

Utang :

Utang Gaji                 Rp 2.000.000

Utang Usaha              Rp 5.000.000  +

Total Utang                     Rp 7.000.000

Modal :

Modal PT Maju              Rp 14.500.000 +

Total Utang & Modal         Rp 21.500.000

Demokrasi di Indonesia

Bisa dikatakan bahwa Indonesia sangat berpotensi menjadi kiblat demokrasi di kawasan Asia, berkat keberhasilan mengembangkan dan melaksanakan sistem demokrasi. Menurut Ketua Asosiasi Konsultan Politik Asia Pasifik (APAPC), Pri Sulisto, keberhasilan Indonesia dalam bidang demokrasi bisa menjadi contoh bagi negara-negara di kawasan Asia yang hingga saat ini beberapa di antaranya masih diperintah dengan ‘tangan besi’. Indonesia juga bisa menjadi contoh, bahwa pembangunan sistem demokrasi dapat berjalan seiring dengan upaya pembangunan ekonomi.

Ia menilai, keberhasilan Indonesia dalam bidang demokrasi yang tidak banyak disadari itu, membuat pihak luar termasuk Asosiasi Internasional Konsultan Politik (IAPC), membuka mata bangsa Indonesia, bahwa keberhasilan tersebut merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Prestasi tersebut juga menjadikan Indonesia sangat berpotensi mengantar datangnya suatu era baru di Asia yang demokratis dan makmur.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono yang akrab disapa SBY menerima anugerah medali demokrasi. SBY pun memaparkan panjang lebar perjalanan demokrasi Indonesia. Menurutnya, demokrasi Indonesia merupakan jawaban terhadap skeptisme perjalanan demokrasi di negeri ini. Beliau pun mencontohkan beberapa nada skeptis yang ditujukan kepada Indonesia. Pertama, demokrasi akan membawa situasi kacau dan perpecahan. Demokrasi di Indonesia hanyalah perubahan rezim, demokrasi akan memicu ekstrimisme dan radikalisme politik di Indonesia.

Beliau pun menambahkan bahwa demokrasi di Indonesia menunjukkan Islam dan moderitas dapat berjalan bersama. Dan terlepas dari goncangan hebat akibat pergantian 4 kali presiden selama periode 1998-2002, demokrasi Indonesia telah menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selain itu, Indonesia juga telah berhasil menjadi sebuah negara demokrasi terbesar di dunia dan melaksanakan pemilu yang kompleks dengan sangat sukses.

Meski pada awalnya banyak yang meragukan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, kenyataannya demokrasi di Indonesia saat ini telah berusia 10 tahun dan akan terus berkembang. Sebagian orang pernah berpendapat bahwa demokrasi tidak akan berlangsung lama di Indonesia, karena masyarakatnya belum siap. Mereka juga pernah mengatakan bahwa negara Indonesia terlalu besar dan memiliki persoalan yang kompleks. Keraguan tersebut bahkan menyerupai kekhawatiran yang dapat membuat Indonesia chaos yang dapat mengakibatkan perpecahan.

Sementara itu, mantan wakil perdana menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang turut hadir menyebutkan bahwa demokrasi telah berjalan baik di Indonesia dan hal itu telah menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi 4 besar dunia yang berhasil melaksanakan demokrasi. Hal ini juga membuat Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia yang telah berhasil menerapkan demokrasi. Dia juga berharap agar perkembangan ekonomi juga makin meyakinkan sehingga demokrasi bisa disandingkan dengan kesuksesan pembangunan. Hal tersebut tentunya bisa terjadi bila demokrasi dapat mencegah korupsi dan penumpukan kekayaan hanya pada elit tertentu.

Demokrasi, menurut Anwar Ibrahim, adalah pemberian kebebasan kepada warga negara, sedangkan kegagalan atau keberhasilan ekonomi menyangkut sistem yang diterapkan.

HAM dalam UUD 1945 dan pelaksanaannya

HAM Menurut Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945
Hak asasi manusia pada prinsipnya merupakan hak yang universal, akan tetapi dalam pelaksanaannya di masing – masing negara disesuaikan dengan kondisi politik dan social budaya masing – masing negara. Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki Ideologi Pancasila dan Konstitusi UUD 1945 yang menjadi batasan sekaligus berisi pengakuan terhadap hak asasi manusia.
Seberapa jauh nilai – nilai hak asasi manusia terkandung dalam Pancasila dan UUD 19456 dapat dijadikan barometer Negara Kesatuan RepublikIndonesia telah mengakuai dan menghargai hak asasi manusia. Hal ini mengingat Piagam PBB yang memuat pengakuan dan perlindungan HAM baru lahir pada tahun 1948 sesudah lahirnya NKRI pada tahun 1945.

Hubungan HAM dan UUD 1945
Meskipun tidak diatur secara khusus ketentuan tentang HAM pada UUD 1945 sebelum amandemen ke dua, bukan berarti dalam UUD 1945 tidak mengakomodir ketentuan tentang HAM. Jika dilihat dari lahirnya UUD 1945 lebih dulu lahir daripada Deklarasi HAM tahun 1948. Ketentuan yang berkaitan dengan HAM dapat dilihat sebagai berikut :
(1). Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan demikian perlindungan diberikan kepada seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, tidak hanya terbatas atau berdasarkan kepentingan kelompok atau warga Negara tertentu.
(2). Memajukan kesejahteraan umum, hal ini mengandung pengertian pembangunan kesejahteraan secara merata dan setiap warga Negara punya kesempatan untuk sejahtera.
(3). Mencerdaskan kehidupan bangsa, guna untuk meningkatkan sumberdaya manusia Indonesia seluruhnya secara merata guna mengejar ketertinggalan dari bangsa lain.
(4). Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, membangun bangsa yang mandiri serta kewajiban untuk menyumbangkan pada bangsa – bangsa lain di dunia, tanpa perbedaan.
(5). Dalam penjelasan pembukaan UUD 1945 dikatakan bahwa Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum (rechtsstaat bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka/machtsstaat). Kaitannya dengan HAM adalah salah satu cirri Negara hokum adalah mengakui adanya HAM. Selanjutnya dalam penjelasan umum diterangkan bahwa UUD menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam “pembukaan” dan pasal – pasalnya, dimana mengandung arti bahwa Negara mengatasi segala paham golongan, dan paham perorangan, mewujudkan keadilan social berdasarkan kerakyatan perwakilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mencerminkan cita – cita hokum bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi HAM serta lebih mengutamakan kepentingan bersama manusia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka hubungan HAM dengan UUD 1945 dapat diterjemahkan dalam moral bangsa sebagai berikut :
(a). Kebijaksanaan harus diarahkan pada kebijaksanaan politik dan hokum, dengan perlakuan serta hak dan kewajiban yang sama bagi siapapun, perorangan atau kelompok yang berada di dalam batas wilayah NKRI.
(b). Kebijaksanaan Ekonomi dan Kesejahteraan, dengan kesempatan serta beban tanggungjawab yang sama, bagi siapapun yang ingin berusaha atas dasar persaiangan yang sehat.
(c). Kebijaksanaan Pendidikan dan Kebudayaan, dengan kebebasan serta batasan – batasan yang perlu menjaga ketahanan dan pertahanan mental terhadap anasir dan eksploitasi dari dalam dan luar negeri.
(d). Kebijaksanaan luar negeri, meningkatkan kehormatan bangsa yang merdeka yang bias mengatur diri sendiri, serta mampu menyumbang pada hubungan baik antara bangsa – bangsa di dunia.

Selanjutnya dalam UUD 1945 terdapat pasal – pasal yang berkaitan dengan masalah – masalah HAM, pasal – pasal tersebut adalah :
a). Pasal 27, tentang kesamaan kedudukan hokum dan pemerintahan, tanpa ada kecuali serta setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
b). Pasal 28, tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan
c). Pasal 29, tentang kemerdekaan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya
d). Pasal 30, tentang hak untuk membela bangsa
e). Pasal 31, tentang hak mendapat pengajaran
f). Pasal 33, tentang hak perekonomian atas asas kekeluargaan
g). Pasal 34, tentang fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh Negara.
Dalam perkembangannya sesuai dengan amandemen kedua UUD 1945 berdasarkan siding tahunan tahun 2000, masalah hak asasi manusia secara lugas telah dicantumkan dalam BAB XA, Pasal 28A sampai dengan 28J.
Dari uraian tersebut diatas maka UUD 1945 mulai dari pembukaan, penjelasan umum, dan batang tubuh cukup memuat tentang pengakuan hak asasi manusia, atau dengan kata lain secara yuridis konstitusional, Indonesia mengakui HAM jauh sebelum lahirnya Universal Declaration of Human Right.

PELANGGARAN  HAM
Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut HAM yang telah dijamin oleh undang-undang, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar. Pelanggaran HAM tergolong berat, baik berupa kejahatan genosida dan kemanusiaan. Sedangkan pelanggaran selain dari keduanya tergolong ringan.
Untuk menyikapi kejahatan dan pelanggaran HAM, berdasarkan hukum internasional dapat digunakan retroaktif, diberlakukan pasal tentang kewajiban untuk tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang, seperti tercantum dalam pasal 28 J ayat 2 UUD 1945.

Contoh atau bukti pelanggaran HAM

Tragedi Tanjung Priok
Tragedi ini terjadi pada September 1984. Saat itu hampir tengah malam, tiga orang juru dakwah, Amir Biki, Syarifin Maloko dan M. Nasir berpidato berapi-api di jalan Sindang Raya, Priok.
Mereka menuntut pembebasan empat pemuda jamaah Mushala As-Sa’adah yang ditangkap petugas Kodim
Jakarta Utara.

Empat pemuda itu digaruk tentara karena membakar sepeda motor Sertu Hermanu. Anggota Babinsa Koja Selatan itu hampir saja dihajar massa jika tak dicegah oleh seorang tokoh masyarakat di sana.
Ketika itu, 7 September 1984, Hermanu melihat poster ”Agar para wanita memakai pakaian jilbab.’ Dia meminta agar poster itu dicopot.

Tapi para remaja masjid itu menolak. Esoknya Hermanu datang lagi, menghapus poster itu dengan koran yang dicelup air got. Melihat itu, massa berkerumun, tapi Hermanu sudah pergi. Maka beredarlah desas-desus ‘ada sersan masuk mushola tanpa buka sepatu dan mengotorinya.’ Massa
rupanya termakan isu itu. Terjadilah pembakaran sepeda motor itu.

Maka, pengurus Musholla pun meminta bantuan Amir Biki, seorang tokoh di sana agar membebaskan empat pemuda yang ditahan Kodim itu. Tapi ia gagal, dan berang. Ia lantas mengumpulkan massa di
jalan Sindang Raya dan bersama-sama pembicara lain, menyerang pemerintah. Biki dengan mengacungkan badik, antara lain mengancam RUU Keormasan.

Pembicara lain, seperti Syarifin Maloko, M. Natsir dan Yayan, mengecam Pancasila dan dominasi Cina atas perekonomian Indonesia. Di akhir pidatonya yang meledak-ledak, Biki pun mengancam, ”akan menggerakkan massa bila empat pemuda yang ditahan tidak dibebaskan.” Ia memberi batas
waktu pukul 23.00. Tapi sampai batas waktu itu, empat pemuda tidak juga dibebaskan.

Maka, Biki pun menggerakkan massa. Mereka dibagi dua; kelompok pertama menyerang Kodim. Kelompok kedua menyerang toko-toko Cina. Bergeraklah dua sampai tiga ribu massa ke Kodim di jalan Yos
Sudarso, berjarak 1,5 Km dari tempat pengerahan massa.

Biki berjalan di depan. Tapi di tengah jalan, depan Polres Jakarta Utara, mereka dihadang petugas. Mereka tak mau bubar. Bahkan tak mempedulikan tembakan peringatan. Mereka maju terus,
menurut versi tentara, sambil mengacung-acungkan golok dan celurit.

Masih menurut sumber resmi TNI, Biki kemudian berteriak, Maju…serbu…’ dan massa pun menghambur. Tembakan muntah menghabiskan banyak sekali nyawa. Biki sendiri tewas saat itu juga.

Keterangan resmi pemerintah korban yang mati hanya 28 orang. Tapi dari pihak korban menyebutkan sekitar tujuh ratus jamaah tewas dalam tragedi itu. Setelah itu, beberapa tokoh yang dinilai terlibat dalam peristiwa itu ditangkapi; Qodir Djaelani, Tony Ardy, Mawardi Noor, Oesmany Al
Hamidy. Ceramah-ceramah mereka setahun sebelumnya terkenal keras; menyerang kristenisasi, penggusuran, Asaa Tunggal Pancasila, Pembatasan Izin Dakwah, KB, dan dominasi ekonomi oleh Cina.

Empat belas jam setelah peristiwa itu, Pangkopkamtib LB Moerdani didampingi Harmoko sebagai Menpen dan Try Sutrisno sebagai Pangdam Jaya memberikan penjelasan pers. Saat itu Benny menyatakan telah terjadi penyerbuan oleh massa Islam di pimpin oleh Biki, Maloko dan M. Natsir. Sembilan korban tewas dan 53 luka-luka, kata Benny.

PELAKSANAAN HAM
Pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia baru pada tahap
kebijakan belum menjadi bagian dari sendi-sendi dasar kehidupan
berbangsa untuk menjadi faktor integrasi atau persatuan. Problem dasar
HAM yaitu penghargaan terhadap martabat dan privasi warga negara
sebagai pribadi juga belum ditempatkan sebagaimana mestinya.Demikian
disampaikan Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Marzuki Darusman da-lam diskusi yang diselenggarakan Forum Diskusi
Wartawan Politik (FDWP) di Wisma Surabaya Post Jakarta, Sabtu (23/8).
Dalam diskusi itu diperbincangkan masalah hak asasi, politik dan
demokrasi di Indonesia termasuk hubungan Komnas HAM dan pemerintah.

“Pelaksanaan HAM di kita masih maju mundur. Namun itu tidak menjadi
soal karena dalam proses,” kata Marzuki. Padahal jika melihat sisi
historis, kata Marzuki, HAM di Indonesia beranjak dari amanat
penderitaan rakyat untuk mewujudkan kemerdekaan dari penjajah. Begitu
pula seperti tercermin dari Sila Kemanusiaan yang berpangkal dari
falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam diskusi dipersoalkan bagaimana sebenarnya posisi pemerintah
untuk melaksanakan HAM secara tulus. Menurut mantan anggota F-KP DPR
itu, di luar negeri bidang-bidang politik, ekonomi selalu dihubungkan
dengan masalah HAM. “Makanya mereka mau berisiko demi HAM ini. HAM
sudah menyatu,” katanya.

Sedangkan di Indonesia, HAM baru merupakan satu kebijakan belum
merupakan bagian dari sendi-sendi dasar dari kehidupan berbangsa.
Marzuki mengatakan, sebenarnya HAM bisa menjadi faktor integrasi atau
pemersatu bangsa.

Marzuki menganalogikan pelaksanaan HAM di Indonesia dengan pemahaman
masyarakat terhadap lingkungan hidup 10-20 tahun lalu. Lingkungan
hidup yang saat itu masih menjadi isu internasional sekarang sudah
menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat dan pemerintah.

“Saat ini, lingkungan hidup sudah menjadi kesadaran nasional,”
katanya. Masalah lingkungan hidup tidak hanya menjadi kebijakan
nasional namun sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan.
“Hal seperti itulah yang saat ini sedang ditempuh oleh HAM,” katanya.

Konstelasi politik

Kondisi HAM di Indonesia menghadapi dua hal dinamis yang terjadi yaitu
realitas empiris di mana masyarakat semakin sadar HAM serta kondisi
politik.

Soal hubungan Komnas HAM dengan pemerintah, Marzuki mengatakan, bagian
terbesar dari rekomendasi Komnas HAM terutama kepada pemerintah
daerah/gubernur, 60 persen di antaranya mendapat respon yang
konstruktif. Persoalan muncul jika kasusnya bermuatan politik, seperti
Kasus Marsinah atau Kerusuhan 27 Juli. “Perlu ada pelurusan terhadap
gambaran masyarakat soal hu-bungan pemerintah dan Komnas HAM,”
katanya. Marzuki mendengar jika ada persepsi di masyarakat bahwa
rekomendasi Komnas HAM tidak dilaksanakan oleh pemerintah.

“Kondisi ideal HAM adalah kondisi demokratis,” kata Marzuki. Kesadaran
akan HAM maupun pelaksanaannya hanya mungkin jika ada pembaharuan
politik.

Dalam beberapa persoalan Marzuki melihat sikap kalangan pemerintah
maupun ABRI terhadap masalah HAM tergantung konstelasi politik yang
terjadi, bukan pada pemahaman HAM sebenarnya. Misalnya komentar
tentang Kerusuhan 27 Juli, satu pihak mengatakan bahwa kasus tersebut
sudah selesai, namun yang lainnya mengatakan bahwa langkah-langkah
Megawati Soekarnoputri konstitusional.

Dia mengedepankan persoalan HAM di Indonesia dengan satu contoh yakni
penggunaan istilah yang berkonotasi politik terhadap seseorang yang
menyentuh martabat atau privasinya. Istilah gembong, oknum atau otak
terutama dalam kerangka kasus-kasus subversif menjadi biasa digunakan
oleh masyarakat menjadi sesuatu yang normal. “Padahal itu menyentuh
HAM, seseorang digambarkan dengan istilah-istilah,” katanya.

Komnas HAM sebenarnya menganut prinsip HAM universal dengan dasar
Piagam PBB, Deklarasi HAM serta Pancasila sebagai falsafah politik dan
konsitusi UUD ‘45. “Paham HAM universal itu harus disesuaikan dengan
nilai budaya yang berlaku,” katanya.

Namun kurangnya pemahaman HAM atau karena kepentingan politik
seringkali disebut-sebut “HAM di Indonesia sebagai HAM yang khas yang
berbeda dengan HAM universal”. “Itu tidak benar. Tidak berarti kita
punya prinsip HAM sendiri,” kata mantan Sekjen Pemuda ASEAN tersebut.
Yang benar, HAM universal justru harus diimplementasikan dalam
masyarakat dan peka terhadap nilai-nilai budaya setempat. “Coba cari
HAM khas Indonesia yang tidak ada di HAM universal. Tidak ada,”
katanya.

Marzuki menilai persoalan antara HAM universal dan HAM kultural malah
menjadi perdebatan semu. Padahal sebenarnya itu hanya merupakan
mekanisme defensif untuk menghadapi tekanan luar.